SLEMAN.PCMSIMO.ORG. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan pentingnya kolaborasi negara–swasta dalam mencerdaskan anak bangsa.
Seruan itu ia sampaikan seusai peletakan batu pertama pembangunan Gedung TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) Semesta di Sleman, Selasa (3/6/2025).
“Kalau kebijakan—seperti putusan Mahkamah Konstitusi tentang Sisdiknas—tidak seksama, itu bisa mematikan pendidikan swasta. Padahal mematikan swasta berarti mematikan pendidikan nasional,” kata Haedar di hadapan jajaran ‘Aisyiyah dan tamu undangan sebagaimana dilansir dari muhammadiyah.or.id
Peran Swasta Teramat Besar
Haedar menilai pemerintah tak mungkin mengelola pendidikan sendirian—terutama di negara berpenduduk lebih dari 281 juta jiwa. Ia mencontohkan kiprah Muhammadiyah yang, lewat ‘Aisyiyah, menjadi pelopor pendidikan anak usia dini.
Saat ini lebih dari 20 ribu TK ABA tersebar di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, belum termasuk ribuan sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi di bawah payung Persyarikatan.
“Swasta punya semangat tumbuh cepat. Negara justru terbantu oleh keberadaan mereka,” ujarnya. Karena itu, lanjut Haedar, setiap produk kebijakan—baik oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif—wajib memerhatikan konstitusi, kemaslahatan bangsa, dan realitas lapangan.
Keadilan antara Negeri dan Swasta
Haedar mengingatkan agar sekolah swasta dan negeri diberi ruang otonomi yang sama.
Jika satuan pendidikan negeri bisa berbadan hukum dan berbisnis untuk menopang operasional, “maka kran itu jangan ditutup bagi swasta—mereka juga membutuhkan alternatif pendanaan agar tetap bertahan,” tegasnya. Ia menolak generalisasi bahwa semua lembaga swasta berorientasi profit. “Kalaupun ada segelintir yang murni bisnis, jangan jadikan itu dasar keputusan konstitusi,” imbuhnya.
Menyambut Masa Depan
Peletakan batu pertama TK ABA Semesta menandai komitmen Muhammadiyah memperluas akses pendidikan inklusif dan berkualitas.
Haedar berharap gedung baru itu menjadi pusat pembinaan karakter sekaligus bukti nyata kontribusi swasta bagi pendidikan nasional.
“Kita semua harus berjalan bersama—pemerintah, masyarakat, dan Persyarikatan—agar tak satu pun anak Indonesia tertinggal,” pungkasnya.
